logo

Sunday 17th of November 2019

Layanan Kecamatan

Layanan SID Brebes

Layanan Hotspot

Bupati dan Wakil

Hari Jadi Kab. Brebes

Hari Jadi Ke-341 Tahun 2019

OPD BARU 2017

OPD Kab. Brebes per 2017

GPR Kominfo

 

Jumlah Pengunjung

Flag Counter

Belum diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah, karena Kabupaten Brebes belum menyelesaikan persoalan aset daerah.  Kendala tersebut sudah diupayakan semaksimal mungkin pembenahannya dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah OPD. Khusus di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga masih belum clear persoalan tanah bengkok yang dipakai untuk bangunan sekolah. Untuk itu, perlu campur tangan seluruh pihak guna menyelesaikan persoalan tersebut.

“Keberadaan SD dan SMP  adalah untuk layanan pendidikan masyarakat, maka harus bersama-sama diselesaikan,”  ujar Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH saat Rapat Koordinasi (Rakor) Inventarisasi Dan Sosialisasi Proses Hibah Tanah Sekolah Wilayah Brebes Barat di SMK Bina Bangsa Kersana, Selasa (18/6).

 

Idza mengaku masih banyak bangunan SD dan SMP Negeri yang berdiri di atas tanah pemerintah Desa atau tanah bengkok. Tentunya, ini secara legalitas dan aturan harus segera dihibahkan  atau dialihkan kepada sekolah tersebut.         

Untuk itu, Idza menghimbau menekankan pada para Kepala Desa maupun Penjabat Desa untuk segera melakukan proses penghibahan dan pensertifikatan tanah bengkok tersebut atas nama SD atau SMP yang memakainya.

“Ketika, SMA dan SMK diambil alih pengelolaannya oleh Dinas Pendidikan Provinsi, maka segala aset diserahkan secara legowo kepada Pemerintah Provinsi,” terang Idza.

Jadi, lanjutnya, tanah bengkok itu milik pemerintah, tanah milik negara, bukan milik perorangan Kepala Desa maka ambil alih fungsi dan hibah harus segera dilaksanakan.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes Dr Tahroni MPd menyampaikan bahwa di Kabupaten Brebes sendiri masih banyak persoalan-persoalan mengenai status-status tanah yang belum jelas, atau masih milik pemerintah Desa/tanah Bengkok.

Maka bersama para kepala Sekolah SD, SMP, kepala Desa serta para Camat akan membenahi status kepemilikannya. Tahroni juga menyampaikan, berkat kerja keras para Kepala Sekolah, Kepala Desa dan para Camat dalam waktu dua hari dari 970 SD daan SMP, sudah 99 persen semua melaksanakan proses untuk penetapan status tanah yang jelas.

Tahroni juga menekankan pada seluruh jajaran Kepala Sekolah, Camat dan juga Penjabat Desa dan juga masyarakat agar bermediasi dan duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.

“Insya Allah, apa yang kita inginkan berupa pengelolaan aset daerah bisa tercapai dan opini WTP  pun bisa diraih,” ungkapnya penuh yakin.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH, Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes DR Tahroni MPd, jajaran Kepala Sekolah SD dan SMP, Camat, Kepala Desa dan juga Penjabat Kepala Desa Wilayah Brebes Barat serta para tamu undangan. (Suprapto/Wasdiun)



© Pemerintah Kabupaten Brebes. All Rights Reserved.